Baca Juga : Seorang Advokat Hadang Tender 2 Proyek Miliaran Rupiah di Jember Karena Alasan Ini

Thamrin menyoroti semua pejabat pengadaan di UKPBJ, termasuk Prima. “Semuanya tidak punya sertifikat kompetensi tipe A dan B. Yang dimiliki adalah tipe C, yang untuk pekerjaaini s sederhana dengan nilai di bawah Rp 200 juta,” katanya.

Thamrin juga mempersoalkan pembangunan jalan di Bandealit yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri. “Wilayah tersebut bukan aset pemerintah daerah, melainkan aset pusat. Maka ada ketentuan khusus di kawasan taman nasional. Tidak bisa seenaknya dibangun, karena harus dilindungi,” katanya.

Prima menegaskan, berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 1 Tahun 2024, ASN atau personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Pelatihan kompetensi PPK Tipe C juga dapat ditugaskan sebagai PPK Tipe A dan/atau PPK Tipe B.

Penugasan ini bisa dilaksanakan jika kebutuhan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) belum terpenuhi sesuai tipologinya.

Sementara pembangunan ruas jalan Andongrejo – Bandealit, menurut Prima, merupakan paket DAK (Dana Alokasi Khusus) yang telah melalui tahapan desk pusat.

“Soal ini, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air lebih berwenang menjawab untuk kebijakan penentuan ruas jalan yang dibangun,” kata Prima.

UKPBJ melaksanakan tahapan tender setelah organisasi perangkat daerah meminta UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia.

Berdasarkan SE Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2024, bagi pemda yang sudah menyusun Rencana Aksi, pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan beberapa ketentuan.

Pertama, Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan sekurang kurangnya satu Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Kedua, anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat keahlian
tingkat dasar/level-1 di bidang pengadaan barang/jasa.

Baca Juga : Ada Desa Penyuplai Sayuran di Jember, Ini Dia Besaran Sayur yang Disuplai Dari Jember

Ini sesuai Pasal 74B Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ditugaskan telah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.

Sumber Berita : beritajatim.com
Isw02

The post Disomasi Advokat, Ini Jawaban Kepala UKPBJ Jember appeared first on Jenggawah Suara Jember News.

Baca Juga : Pj Gubernur Sumsel Ajak Pegawai Berinovasi Dan Tingkatkan Kapasitas Bekerja

Thamrin mengirimkan somasi teguran keras kepada Pelaksana Tugas Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Jember Prima Kusuma Dewi, Kamis (18/4/2024). “Saya bukan bermaksud menghalangi pembangunan di Jember. Tapi justru sebagai antisipasi di belakang hari supaya pekerjaan yang sudah dilelang tidak terjerat hukum,” katanya.

Thamrin menyoroti semua pejabat pengadaan di UKPBJ, termasuk Prima. “Semuanya tidak punya sertifikat kompetensi tipe A dan B. Yang dimiliki adalah tipe C, yang untuk pekerjaan sederhana dengan nilai di bawah Rp 200 juta,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan pengumuman LPSE (Layanan Pengadaan Secata Elektronik) Pemkab Jember, nominal harga per satuan jasa konsultansi pengawasan landscape alun-alun Rp 341 juta, pembangunan alun-alun Jember-landscape alun-alun Rp 20,214 miliar, dan peningkatan jalan Andongrejo-Bandealit Rp 19,4 miliar.

“Saya mendesak pihak terkait untuk membatalkan lelang ini sampai para pejabat pengadaannya memenuhi persyaratan. Apalagi, saya prihatin, Kepala UKPBJ Kabupaten Jember tidak memiliki sertifikat kompetensi tipe A maupun B,” kata Thamrin.

Thamrin juga mempersoalkan pembangunan jalan di Bandealit yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri. “Wilayah tersebut bukan aset pemerintah daerah, melainkan aset pusat. Maka ada ketentuan khusus di kawasan taman nasional. Tidak bisa seenaknya dibangun, karena harus dilindungi,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jember Sukowinarno menegaskan, tidak ada masalah dari penyiapan sumber daya manusia. UKPBJ dan BKPSDM jember juga sudah berkoordinasi dan bekonsultasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Jakarta, 3 April 2024.

“Menurut pemahaman kami, sudah memenuhi syarat. Nah ini kami sedang membuat surat kepada LKPP. Tentunya kami harapkan ada jawaban tertulis dari LKPP dengan waktu yang tidak terlalu lama, kaitan hasil koordinasi dan konsultasi secara lisan di Jakarta sebelum lebaran lalu,” kata Sukowinarno via pesan WhatsApp.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bagian UKPBJ Kabupaten Jember Prima Kusuma Dewi belum memberikan jawaban detail atas pertanyaan Beritajatim.com mengenai somasi Thamrin. “Terimakasih Pak, terkait pelaksanaan tender, UKPBJ mempedomani Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2024. Mohon waktu untuk penjelasaannya akan segera saya kirim,” katanya.

Baca Juga :Sepekan Setelah Lebaran, Warga Batu Ikuti Grebeg Kupat Tumpeng Syawalan

Bukan sekali ini Thamrin melayangkan somasi soal kompetensi pejabat pengadaan barang dan jasa di Jember. Beberapa waktu lalu, ia juga menyomasi Bupati Hendy Siswanto yang melantik sejumlah petugas fungsional pengadaan dan menyomasi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Edi Budi Susilo.

Sumber Berita : beritajatim.com
Isw02

The post Seorang Advokat Hadang Tender 2 Proyek Miliaran Rupiah di Jember Karena Alasan Ini appeared first on Jenggawah Suara Jember News.