Begini Komentar Kepala KPwBI Jember Soal Pasar Murah

Suara Jember News, Jember –Pemilu, 14 Februari 2024, warga dihebohkan dengan meroketnya harga sejumlah bahan pokok.

Seperti beras, telur, hingga gula. Untuk mengantisipasi agar tidak terus naik, Pemkab Jember menggelar pasar murah di sejumlah kecamatan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jember Gunawan menjelaskan, pasar murah akan berdampak baik saat dilakukan dalam kondisi sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga.

Baca Juga : Orientasi TPK Tahun 2024 Desa Jatisari

Masyarakat bisa memperoleh barang yang dibutuhkan dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurutnya, program tersebut dianggap mampu menstabilkan stok bahan pokok yang ada di pasaran.

“Pasar murah ini merupakan langkah yang sangat efektif untuk meredam kenaikan harga yang lebih tinggi lagi,” katanya.

Lebih lanjut, pasar murah juga bisa berdampak positif pada tingkat inflasi di Jember.

Sebab, menurutnya, salah satu penyebab meningkatnya angka inflasi adalah kenaikan harga secara umum yang terjadi terus-menerus.

Upaya untuk mencegahnya adalah mengendalikan harga di masyarakat.

Pasar murah juga dinilai dapat menjaga ekspektasi masyarakat dan mencegah panic buying. Hal ini karena saat Ramadan hingga menjelang Idul Fitri mereka menganggap stok barang terbatas, sehingga harga terus meroket. Dalam hal ini diperlukan upaya mengamankan pasokan secara pribadi. “Pasar murah memberikan efek tenang di masyarakat karena barang-barang yang dibutuhkan masih tersedia dengan baik,” tuturnya.

Selain itu, dampak lainnya dari program pasar murah adalah terjaganya daya beli masyarakat.

Menurutnya pasar murah merupakan langkah penyesuaian dari pemerintah, yang dilakukan dalam momentum tertentu saja.

Sehingga perekonomian masyarakat masih tetap berjalan dengan baik.

“Kalau masyarakat gak mampu beli, siapa yang mau beli barang dari pedagang ini,” tambahnya.

Gunawan juga menegaskan, pemerintah harus memastikan tidak terjadi arbitrase atau praktik membeli di pasar murah, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal.

Sehingga yang merasakan dampaknya bukan masyarakat, melainkan para oknum pemain dan pelaku usaha.

“Salah satu cara antisipasinya, setiap masyarakat yang membeli harus menggunakan KTP,” pungkasnya.

Hal lain yang harus dilakukan adalah pembatasan jumlah transaksi oleh para pembeli.

Baca Juga : Keluh Kesah Petani Jember, Walau Gagal Panen, Enggan Beli Beras

Sebab, menurutnya, jika ada masyarakat yang sudah mengantre, kemudian tidak mendapatkan barang yang diinginkan, dapat memunculkan persepsi negatif bahwa stok barang menipis.

Meskipun kenyataannya stok masih mencukupi selama masyarakat membeli dalam jumlah normal.

“Kalau kadung antre, terus gak kebagian, itu menjadi preseden buruk juga,” pungkasnya.

Sumber Berita : radarjember.id
Iswahyudi02