Unmuh Jember Minta Pelanggaran Etik Distop, Petisi Kritik Jokowi Dinilai Bukan Representasi Kampus

Suara Jember News, Jember – Setelah Universitas Jember (Unej) dan Stikes Bhakti Al Qodiri, giliran Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember yang menyatakan sikap terbuka atas sejumlah peristiwa di Indonesia.

Pada kesempatan itu, kemarin, sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa Unmuh Jember menyikapi karut-marutnya kondisi politik menjelang Pemilu 2024. Mereka menilai ada pelanggaran etik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Untuk itu, pernyataan resmi diterbitkan. Drs Wahyu Diah Laksmi menyebut, setelah mencermati dinamika politik dalam beberapa waktu terakhir, mereka merasa prihatin.

Baca Juga : Benda ODCB, Nasibmu Kini, Ada Yang Dititipkan Di Pekarangan Warga Jember

Khususnya pada tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkatan. Hal itu dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi kerakyatan dan keadilan sosial.

“Kami menyampaikan seruan moral agar kembali berpegang teguh pada prinsip dan nilai luhur keadilan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan,” katanya.

Untuk itu, perlu mewujudkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan sejalan dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Sementara itu, Dosen FISIP Unmuh Jember, Hery B. Cahyono, menyampaikan, persoalan etik memang tidak berkaitan dengan hukum secara langsung.

Namun, berkaitan erat dengan nilai luhur yang dibangun oleh para pendahulu. “Kalau etika itu ditabrak, maka akan ada tabrakan-tabrakan lain. Hal ini perlu diluruskan,” jelasnya.

Sehari sebelumnya, Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Pendidikan dan Inovasi Gracia Josaphat Jobel Mambrasar atau Billy Mambrasar menyampaikan, adanya petisi mengkritisi Presiden Joko Widodo yang terus meluas belakangan ini didengar pemerintah.

Baca Juga :Kolaborasi dengan H2O Racing dan Injourney, Kemenpora Bentuk Akademi Aquabike dan Powerboat di Balige

“Aspirasi tersebut oleh Presiden Jokowi diterima sebagai proses konstitusional dan bagian dari proses demokrasi,” kata Billy seusai memberikan seminar di Unipar Jember, Selasa (6/2).

Billy menyebut, kritik yang dilayangkan kepada Jokowi itu tak dapat dimaknai sebagai representasi dari institusi atau perguruan tinggi tersebut. Namun, hanya ekspresi dari sejumlah dosen dan civitas academica. “Kalau kita lihat komposisi yang menyampaikan bahwa negara sedang krisis demokrasi itu tidak dapat mewakili kampus tersebut. Artinya, itu tidak merepresentasikan institusi secara keseluruhan,” selorohnya.

Sumber Berita : radarjember

dawa01