Ribuan Beras Impor Masuk Jember, Swasembada Pangan Terancam

Suara Jember News, Jember – Impor beras ribuan ton yang masuk Jember tentu menjadi pukulan bagi para petani lokal. Meskipun dalam sisi yang lain, hal tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, namun cita-cita swasembada pangan terancam tidak dapat terwujud.

Ketua Forum Komunikasi Petani (FKP) Jember Jumantoro menilai, impor beras untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok itu tidak masalah.

Namun demikian, jumlahnya harus tetap diperhatikan, agar tidak merugikan para petani. Sehingga mereka tetap bisa menjual dengan harga yang cukup, serta mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan.

Pria yang juga menjadi Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jatim itu menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya beras impor yang masuk ke Jember adalah rendahnya serapan gabah petani lokal oleh Bulog.

Baca Juga :Targetkan Inflasi Turun Lagi, Ini Komentar Kepala KPwBI Jember

Oleh sebab itu, dia berharap ada perubahan harga karena dianggap tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani.

“Kembalikan peran dan fungsi Bulog itu sebagai lembaga penyanggah ketahanan pangan, tidak usah perum,” tegasnya.

Perubahan itu dinilai dapat membuat lembaga milik negara ini bisa bersaing dengan lembaga swasta yang biasa membeli gabah dari petani.

Penyerapannya juga dianggap akan lebih maksimal. Sebab, menurutnya, menjadi ironi dan memprihatinkan ketika lembaga negara kalah dengan lembaga swasta.

Dia juga menyayangkan banyak beras yang ada di gudang Bulog bukan berasal dari petani di Jember. Melainkan hasil impor dari luar negeri. Dari hal itu, Jumantoro pesimistis swasembada dan ketahanan pangan dapat terwujud. Jika pemerintah terus-menerus melakukan hal yang sama dalam jumlah besar. “Ini sangat merugikan, karena seharusnya gudang itu kan diisi oleh beras petani. Tapi, kenyataannya kan tidak,” ujarnya.

Baca Juga :Khofifah Minta Doa Kader Muslimat Jember Maju Gubernur Periode Kedua

Dengan adanya impor beras itu, dia juga khawatir dapat menurunkan harga gabah petani ketika musim panen raya.

Untuk mengatasinya, dinilai perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) oleh pemkab yang fokus mengurusi pertanian. Khususnya distribusi gabah yang dihasilkan oleh para petani di Jember.

“Butuh sentuhan kreativitas pemerintah untuk memberdayakan petani di Jember,” pungkasnya. (ham/c2/nur)

Sumber Berita : radarjember

dawa01