Bawa ‘Keranda Jenazah’, Mahasiswa Jember Desak Jokowi Hentikan Nepotisme

Suara Jember News, Jember –Para aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jember, melakukan aksi demontrasi di sekitar Bundaran DPRD Kabupaten Jember, Sabtu siang (10/2/2024).

Dalam aksinya itu, para mahasiswa membentangkan sejumlah poster dan tulisan mengkritik ragam kebijakan pemerintah yang selama ini dianggap sembrono.

Baca Juga : Menteri KIM Apresiasi Pers Indonesia Seiring HPN 2024

Bahkan para aktifis Marhaen ini juga membawa keranda mayat/jenazah serta mawar merah yang ditaburkan, sebagai simbol matinya Demokrasi bangsa ini karena ulah elit-elit politik di pemerintahan.

“Berbagai ketimpangan yang dipertontonkan secara telanjang oleh pemerintah selama ini, memaksa kami harus turun jalan, pemerintah seolah menjadi manipulator sekaligus mafia demokrasi,” seru Ketua DPC GMNI Kabupaten Jember, Yudha Dwi Prasetiyo, Sabtu (10/2).

Yudha menyebut, kondisi demikian telah berimplikasi terhadap berbagai ketimpangan.

Mulai dari penegakan hukum yang tidak konsisten, pemberantasan korupsi yang tebang pilih, hingga perselingkuhan antarpenguasa yang melahirkan kolusi dan nepotisme.

“Kami menolak pejabat publik menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, karena mereka diberi amanah oleh rakyat harusnya untuk kepentingan rakyat, tapi kita melihat proses politik itu tidak berjalan semestinya, terutama apa yang dilakukan oleh presiden,” bebernya, yang saat itu juga koordinator aksi.

Yudha mencontohkan salah satunya ketika Presiden RI, Joko Widodo, dalam beberapa kesempatan selalu mengutarakan terkait netralitas pejabat atau ASN.

Namun hal itu dianggapnya hanya lip service.

“Rasa-rasanya netralitas itu tidak ada. Kita muak, mulai dari keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggar kode etik, lalu soal pelanggaran etik Ketua KPU, semua sarat akan kepentingan nepotisme,” urainya.

Selama hampir setengah jam mahasiswa melakukan aksinya, mereka juga berorasi secara bergantian.

Aksi mereka ini juga mendapat kawalan penuh dari puluhan personel kepolisian dan TNI yang memadati sekitar arena aksi.

Sedikitnya, ada ada enam point tuntutan mahasiswa dalam aksinya itu.

Pertama, menuntut semua lembaga kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, senantiasa mempedomani TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan menjalankan nilai-nilai Pancasila.

Kedua, mendesak Jokowi agar menghentikan penggunaan simbol, program, maupun fasilitas negara demi kepentingan kroni-kroninya.

Ketiga, mendesak Jokowi agar menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap mahasiswa, dosen, budayawan, serta komponen masyarakat lainnya, yang menjadikan kasus tertentu sebagai sandera.

Kemudian keempat, mendesak Jokowi agar menegakkan hukum tanpa intervensi.

Baca Juga : Prabowo: Indonesia Keturunan Majapahit, Tak Boleh Jadi Bangsa Kacung

Kelima, menuntut lembaga negara agar mengembalikan marwah demokrasi demi berjalannya Pemilu 2024 yang jujur dan berkeadilan.

“Terakhir (ke-enam), kami mengajak seluruh masyarakat agar berani bersuara atas fenomena perilaku tidak etis para pejabat publik menjelang Pemilu 2024, itu semua yang menjadi tuntutan kami kepada pihak-pihak yang kami cantumkan,” pungkas Yudha.

Sumber Berita : radarjember.id
Iswahyudi02